Senin, 15 September 2008

Hentikan Polarisasi Nasionalisme-Agama

Pendekatan dan pembangunan peradaban bangsa Indonesia ini tidak bisa diserahkan pada wacana-wacana yang memecah belah bangsa. Berbagai pemikiran dan pendekatan yang bersifat mengotak-ngotakkan warga negara dari sudut etnis Jawa dan luar Jawa, pribumi dan nonpribumi, juga harus dilampaui.


Jakarta, Kompas - Indonesia baru tidak perlu lagi mempertegas batasan Islam dan nasionalis. Polarisasi semacam ini tidak menguntungkan bagi peradaban baru Indonesia. Itu sebabnya bangsa ini perlu menghentikan wacana polarisasi nasionalis-agama.

”Bangsa ini perlu mengajukan wacana baru agar bisa maju dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Anis Matta, Senin (15/9).

Menurut dia, pendekatan dan pembangunan peradaban bangsa Indonesia ini tidak bisa diserahkan pada wacana-wacana yang memecah belah bangsa. Berbagai pemikiran dan pendekatan yang bersifat mengotak-ngotakkan warga negara dari sudut etnis Jawa dan luar Jawa, pribumi dan nonpribumi, juga harus dilampaui.

”Pendekatan semacam ini dalam skala integritas nasional tidak menguntungkan dalam pembangunan peradaban bangsa,” ujarnya.

Peradaban bangsa Indonesia, menurut Anis Matta, terlalu mahal jika harus dibayar dengan konflik, pengotak-ngotakan masyarakat, dan stereotip.

Misalnya, stereotip tentang kelompok China dan Islam. Menurut Anis Matta, masih menyisakan kecurigaan terhadap kelompok lainnya.

”Dalam kasus Indonesia, saat ini seolah-olah orang di luar Jawa mimpi yang paling tinggi hanya boleh sampai wakil presiden. Ini juga tidak betul,” ujarnya.

Sepakat dengan Anis Matta, Sekretaris Jenderal Baitul Muslimin Zainun Ahmadi mengatakan, wacana polarisasi agama dan nasionalis memang tidak perlu lagi dihidup-hidupkan.

”Bagi kita, masalah itu sudah final tidak perlu dipermasalahkan lagi. Kita perlu kearifan lokal, betapa tampilan bernegara tidak bisa eksklusif. Ada golongan lain yang hidup dalam masyarakat majemuk,” ujar Zainun.

Menurut dia, problem kebangsaan memang tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok masyarakat saja. Semua kelompok masyarakat harus saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan problem kebangsaan.

”Tanpa kerja sama ini, kita tidak mungkin bisa berhasil sebagai bangsa. Kita tidak mungkin bisa menjadi bangsa yang unggul,” ujarnya.

Di Makassar, saat melakukan sahur bersama dengan fungsionaris dan calon anggota legislatif PKS Sulawesi Selatan, Anis Matta juga mengatakan hal yang sama, yakni saatnya tidak lagi terjebak pada hal-hal yang bersifat dikotomis.

Terkait dengan itu, Anis menegaskan, dengan tampilnya PKS sebagai partai terbuka, ke depan PKS siap berkoalisi dengan partai mana pun asalkan sepaham dalam agenda. (mam/NAR)


Sumber: Koran Kompas
Pengirim: Muhammad Hilal N

Tidak ada komentar: